Dr. Syamsir Nur, SE., M.Si : Kondisi Perekonomian Sultra Tumbuh 6,19% Masih Relatif Terjaga
Kondisi perekonomian Sultra yang tumbuh 6,19% masih relatif terjaga meskipun terdapat tantangan-ketidakpastian global maupun iklim-elnino yang dapat mendisrupsi daya tahan domestik.
Demikian diungkapkan Dr. Syamsir Nur, SE., M.Si, (Local Expert Kemenkeu Prov Sultra) salah satu nara sumber di Forum Ekonomi Regional Triwulan III 2026 yang digelar di Kendari pekan lalu yang juga menghadirkan Narasumber lainnya: Kepala Perwakilan Kemenkeu Prov Sultra, Kepala BI Sultra, Kepala OJK Sultra, Kepala BPS Prov Sultra dan Kepala Perwakilan BPKP Sultra.
Dari sisi lapangan usaha- lanjut Syamsir Nur yang juga pengamat ekonomi ini, Laju pertumbuhan sektor utama (sektor pertanian) relatif melambat-kontribusinya terhadap PDRB cenderung menurun. Terjadi penguatan kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa (akmamin, keuangan, infokom, pendidikan dan jasa pemerintahan) efek dari layanan SPPG, akselerasi layanan digital dan peningkatan konsumsi masyarakat.
“Ini ada gejala industrialiasi – meskipun masih terbatas baik pada sisi sektor maupun pada sisi pelakunya
Dari sisi permintaan – Konsumsi masyarakat perlahan tumbuh namun diperhadapkan fenomena inflasi, kenaikan biaya input produksi serta disrupsi rantai pasok. Mesin lain yakni investasi berakselerasi pada kegiatan konstruksi smelter dan impor barang modal” jelasnya.
Selain itu, investasi pemerintah juga tumbuh akibat peningkatan realisasi belanja modal pemerintah pusat di daerah. selain itu ada pengeluaran pemerintah yang tumbuh konsisten berupa belanja barang/jasa serta sosial transfer.
Meski demikian, lebih jauh dia menjelaskan tantangannya ada, terutama terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Misalnya, inflasi. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (y-to-d dan yoy) mengalami tren yang meningkat. Menekan pertumbuhan konsumsi 0,46% (y-on-y) dan dan 0,35% (q to q).
“Lainnya-terjadi kenaikan garis kemiskinan yakni makanan naik 3,38% (399.918 rupiah)- non makanan naik 3,08% (136.664 rupiah). Pengeluaran makanan mencapai 2,92 kali lipat dibandingkan non makanan. Artinya meskipun kemiskinan turun 0,12% tetapi perlu diwaspadai agar tetap bisa turun satu digit tahun depan” jelasnya Ketua ISEI Kendari ini.
Menurutnya, Kondisi masyarakat desa diperhadapkan pada trend penurunan nilai tukar petani (NTP). Artinya terjadi pelemahan daya beli masyarakat dan menipisnya margin usaha tani. Sedangkan di wilayah perkotaan terjadi ketimpangan pengeluaran penduduk akibat heterogenitas pekerjaan.
“Ini alarm adanya disparitas upah. Menjadi penting untuk menguatkan kembali pertanian sebagai core pertumbuhan. Potensi sangat beragam, lahan yang mendukung, dan ketersediaan tenaga kerja. Pemda Sultra tetap konsisten untuk sektor ini, bukan hanya ketahanan pangan tapi kedepan juga soal daya saing.
Terkait inflasi-sinergi untuk pengendalian gejolak harga meski dioptimalkan terutama ketersediaan produksi dan kelancaran distribusi” ujarnya.
“Nah, diperlukan kerjasama antar daerah untuk mengatasi surplus-defisit komoditas yang pemicu inflasi. Menurut kami, ini problem utamanya. Inflasi karena cost-push, karena dorongan biaya, bukan hanya karena permintaan yang meningkat” kuncinya.(**)
