Misteri Penyadapan Presiden

Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka dan terbongkarnya rantai komando operasi. Aparat penegak hukum harus mengungkap lebih jauh motif, tujuan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain yang berada di balik operasi tersebut.
Publik tidak cukup hanya mengetahui siapa yang memerintahkan dan menjalankan penyadapan. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah untuk apa informasi tersebut dikumpulkan, siapa yang menerima dan memanfaatkannya, serta kepentingan siapa yang hendak dilayani.
Apalagi, berdasarkan paparan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga berbagai kelompok strategis, mulai dari pejabat negara, politisi, aparat penegak hukum, aktivis, hingga mahasiswa.
Luasnya sasaran tersebut menunjukkan bahwa perkara ini memiliki dimensi lebih besar daripada sekadar pelanggaran prosedur penyadapan. Ada persoalan serius mengenai penyalahgunaan kewenangan, perlindungan hak privasi, akuntabilitas institusi negara, dan potensi ancaman terhadap demokrasi.
Karena itu, penyidikan harus menjawab bukan hanya siapa pelakunya, melainkan juga siapa yang membutuhkan informasi tersebut, ke mana hasilnya mengalir, dan untuk tujuan apa operasi itu dijalankan.
Rantai Operasi Mulai Terungkap
Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Kapolri Suyudi memaparkan dugaan alur operasi penyadapan yang melibatkan empat tersangka, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Slamet Uliandi, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta Nasution.
Menurut Suyudi, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, mulai dari perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, hingga penghapusan data.
Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Listyo Sigit melalui Slamet Uliandi, kemudian diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta Nasution.
“Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” ungkap Suyudi.
Kedua, provisioning. Dalam tahapan ini, tim technical supporting unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem lawful interception management system (LIMS). Langkah tersebut dilakukan tanpa melalui verifikasi maupun filterisasi mengenai keterkaitan target dengan suatu perkara pro justitia.
Ketiga, pelaksanaan penyadapan dilakukan melalui sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkannya ke dalam bentuk transkripsi.
Keempat, pelaporan hasil penyadapan dilakukan secara berjenjang kepada pihak-pihak yang terlibat hingga bermuara kepada Listyo Sigit sebagai penerima akhir atau end user.
Kelima, penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus berdasarkan perintah Ahrie Sonta dan dilaksanakan oleh tim TSU.
“Dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik,” jelas Suyudi.
Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan seharusnya dilaksanakan melalui permintaan penyidik secara tertulis, dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku.
Proses provisioning dilaksanakan setelah persyaratan terpenuhi. Hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah, sedangkan pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara.
Namun, dalam perkara ini, Kapolri mengungkap dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, serta penghapusan data elektronik.
“Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” katanya.
Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa operasi penyadapan yang dipersoalkan bukan sekadar tindakan spontan seseorang. Ada pembagian peran, penggunaan perangkat dan sistem teknologi, alur penyampaian informasi, serta dugaan upaya menghilangkan jejak elektronik.
Karena itu, penyidikan tidak cukup hanya berfokus pada pelaksana teknis dan pemberi perintah. Aparat perlu menelusuri keseluruhan ekosistem operasi, termasuk siapa yang menentukan sasaran, siapa yang membutuhkan informasi, siapa yang menerima dan mengolah hasilnya, serta apakah informasi tersebut pernah diserahkan kepada pihak lain.
Teknologi Penyadapan Kian Canggih
Kasus ini juga membuka pertanyaan mengenai kemampuan teknologi pemantauan komunikasi yang dimiliki Polri. Sejak kapan sistem tersebut digunakan, bagaimana perkembangannya, siapa penyedia teknologinya, dan sejauh mana kemampuan perangkat yang dioperasikan?
Penyadapan komunikasi bukan teknologi baru. Perkembangannya berjalan seiring dengan kemajuan jaringan telekomunikasi, dari intersepsi percakapan telepon konvensional hingga pemantauan komunikasi melalui jaringan seluler dan internet.
Di Indonesia, pengaturan mengenai penyadapan informasi secara sah atau lawful interception telah dikenal setidaknya sejak Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi.
Regulasi tersebut mengatur bahwa penyadapan yang sah dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum, dengan hasil yang dikirimkan ke pusat pemantauan atau monitoring center.
Ketentuan tersebut juga mengenal sejumlah komponen teknologi, antara lain perangkat antarmuka penyadapan, pusat pemantauan, dan sarana transmisi penghubung. Konfigurasi teknisnya mengacu pada standar internasional, termasuk European Telecommunications Standards Institute (ETSI) dan Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA).
Selanjutnya, Polri menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri. Regulasi ini menjadi salah satu landasan prosedural internal kepolisian dalam mengatur pelaksanaan penyadapan.
Perkembangan teknologi berlanjut dengan terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2014 yang mengatur persyaratan teknis perangkat lawful interception atas informasi berbasis internet protocol (IP) pada jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas.
Artinya, teknologi penyadapan telah berkembang mengikuti perubahan pola komunikasi masyarakat. Tidak lagi terbatas pada percakapan telepon, tetapi juga dapat mencakup komunikasi berbasis internet sesuai kemampuan sistem, jaringan, dan kewenangan yang dimiliki aparat.
Dalam kasus dugaan penyadapan Presiden, Kapolri mengungkap penggunaan dua sistem teknologi, yakni lawful interception management system (LIMS) dan PLX.
Berdasarkan penjelasan Kapolri, LIMS digunakan dalam proses provisioning atau memasukkan nomor telepon yang menjadi target pemantauan. Sementara PLX digunakan dalam tahapan pelaksanaan penyadapan, termasuk mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil intersepsi untuk kemudian ditranskripsikan.
Penggunaan kedua sistem tersebut menunjukkan adanya infrastruktur teknologi yang terintegrasi dengan pembagian tugas personel. Namun, publik belum memperoleh penjelasan lengkap mengenai spesifikasi perangkat, perusahaan penyedia, tahun pengadaan, nilai kontrak, serta mekanisme pengawasan dan pengendalian aksesnya.
Pertanyaan tersebut penting karena kemampuan teknologi pengawasan komunikasi terus berkembang, sementara potensi penyalahgunaannya juga semakin luas. Tanpa transparansi mengenai pengadaan, penggunaan, dan pengawasan, instrumen yang semestinya mendukung penegakan hukum berisiko digunakan di luar tujuan yang dibenarkan undang-undang.
Karena itu, penyidikan perlu menelusuri bukan hanya siapa yang mengoperasikan perangkat tersebut, tetapi juga sejak kapan sistem itu digunakan, siapa yang menguasai aksesnya, siapa yang memiliki kewenangan menentukan target, serta bagaimana hasil pemantauan disimpan dan didistribusikan.
Motif Masih Kabur
Penjelasan Kapolri mengenai rantai komando tersebut belum otomatis menjawab alasan di balik operasi penyadapan oleh Listyo Sigit dan pihak-pihak lainnya. Namun, paparan tersebut memperlihatkan adanya dugaan penyimpangan yang berlangsung secara terstruktur.
Terlebih, sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha, hingga mahasiswa turut disebut dalam pengungkapan perkara ini.
Luasnya kelompok sasaran tersebut memperkuat urgensi penyidikan untuk menelusuri pola dan tujuan operasi. Apakah penyadapan dilakukan untuk kepentingan pengumpulan informasi tertentu, pemetaan kekuatan politik, pengawasan terhadap kelompok strategis, atau tujuan lain? Semua kemungkinan itu harus diuji melalui bukti, bukan asumsi. (bsnn)





