Penasihat Khusus Presiden sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyoroti janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang disampaikan saat kampanye Pemilihan Presiden 2024. Ia menegaskan bahwa angka tersebut merupakan janji yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka, bukan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Said Iqbal dalam wawancara dengan Nusantara TV. Ia mengingatkan bahwa janji tersebut perlu dilihat berdasarkan siapa yang menyampaikannya saat masa kampanye.
“Itu bukan Pak Prabowo kan yang ngomong, wakilnya Mas Gibran kan. Pas kampanye biasakan, hiperbola. Itu kan bahasa kampanye,” ujar Said Iqbal.
Said juga mempertanyakan realistis atau tidaknya target tersebut. Menurutnya, penciptaan 19 juta lapangan kerja merupakan target yang tidak realistis apabila tidak didukung perencanaan dan langkah konkret untuk mewujudkannya.
Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja menjadi salah satu isu yang kembali diperbincangkan setelah memasuki masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Target tersebut sebelumnya disampaikan sebagai bagian dari komitmen pasangan calon dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Namun, persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor turut memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja dan menjaga keberlangsungan pekerjaan yang sudah tersedia.
Berdasarkan data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan yang dikutip Suara.com, jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai 63.789 orang. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni 13.044 pekerja, disusul Banten sebanyak 7.733 pekerja dan Jawa Timur sebanyak 6.154 pekerja.
Angka PHK tersebut menjadi salah satu gambaran tantangan pasar kerja yang perlu ditangani pemerintah. Meski demikian, jumlah PHK dan penciptaan lapangan kerja merupakan dua indikator berbeda, sehingga keduanya perlu dianalisis bersama untuk melihat kondisi ketenagakerjaan secara menyeluruh.
Pernyataan Said Iqbal kembali membuka pembahasan mengenai janji kampanye 19 juta lapangan kerja serta tanggung jawab pemerintah dalam merealisasikannya. Publik kini menantikan langkah konkret pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus mengurangi risiko PHK di berbagai sektor industri. (bsnn)
