Berita Regional

Kuasa Hukum Tariala Protes Pergantiannya Sebagai Ketua DPRD Sultra

Kuasa hukum La Ode Tariala, Ilyas, SH, MH, mempersoalkan proses pergantian kliennya dari jabatan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra). Ia meminta agar proses politik yang tengah berjalan tidak mengabaikan hak hukum Tariala sebagai kader Partai NasDem.
Ilyas menegaskan, keputusan internal Partai NasDem yang menjadi dasar pencabutan keanggotaan dan Pergantian Antarwaktu (PAW) Tariala harus tetap terbuka untuk diuji melalui mekanisme hukum.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan Ketua DPRD Sultra, tetapi juga menyangkut proses penerbitan keputusan organisasi, khususnya pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan keputusan PAW yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem.
Ia menjelaskan, pencabutan KTA Tariala didasarkan pada Keputusan Nomor 316-Kpts/DPP-NasDem/X/2026 tertanggal 12 Oktober 2026. Selanjutnya, DPP NasDem menerbitkan keputusan PAW Nomor 318-Kpts/DPP-NasDem/X/2026 tertanggal 16 Oktober 2026.
Namun, Ilyas mempertanyakan proses penerbitan kedua keputusan tersebut. Sebab, menurutnya, Tariala tidak pernah menerima surat panggilan, permintaan konfirmasi, maupun kesempatan menyampaikan klarifikasi sebelum keputusan diterbitkan.
“Yang kami persoalkan adalah prosesnya. Jangan sampai proses politik berjalan begitu cepat, sementara hak hukum seseorang justru diabaikan. Klien kami memiliki hak untuk mengetahui alasan pencabutan keanggotaannya, hak memberikan klarifikasi, dan hak mengajukan keberatan. Semua itu harus dihormati,” tegas Ilyas.
Ia juga mempertanyakan tudingan pembangkangan yang disebut menjadi alasan pemberhentian Tariala dari keanggotaan partai. Menurutnya, hingga kini pihaknya belum memperoleh penjelasan resmi mengenai dasar tuduhan tersebut, baik dari DPP maupun DPW Partai NasDem.
Ilyas menilai, kewenangan partai politik dalam mengambil keputusan terhadap kader bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap keputusan harus berlandaskan aturan organisasi dan peraturan perundang-undangan.
Sebagai langkah hukum, pihaknya telah mengajukan keberatan melalui Mahkamah Partai NasDem pada 30 Oktober 2026. Pemberitahuan mengenai adanya sengketa juga telah disampaikan kepada DPRD Sultra, Gubernur Sultra, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra.
Selain itu, pihaknya kembali menyampaikan konfirmasi kepada DPP NasDem pada 9 dan 16 November 2026. Namun, hingga kini belum mendapatkan kepastian mengenai penyelesaian keberatan tersebut.
“Kami tidak sedang meminta agar proses politik dihentikan tanpa dasar. Kami hanya meminta agar hak hukum klien kami tidak diabaikan. Jangan sampai karena proses pergantian sedang berjalan, kemudian ruang bagi klien kami untuk mencari keadilan menjadi tertutup,” ujarnya. (bsnn)

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker